teliksandi.id, Brebes – Pembangunan lanjutan Jembatan Glempang Mendala 5 di kawasan Sungai Pedes, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, yang menjadi akses penghubung wilayah Brebes dan Tegal, menjadi sorotan sejumlah media dan LSM Sapu Jagad.
Tim media dan LSM Sapu Jagad menyoroti dugaan penggunaan material yang dinilai perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis, di antaranya pasir untuk campuran beton, dugaan penggunaan kembali besi bekas, serta pemanfaatan batu kali yang diambil dari sekitar lokasi pembangunan.
Temuan awal tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi maupun penyimpangan anggaran. Pemeriksaan oleh tenaga teknis berwenang diperlukan untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.
Tim meminta Pemerintah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, dinas pekerjaan umum terkait, dan instansi pengelola sungai yang berwenang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut.
Nilai Proyek Rp1,75 Miliar
Berdasarkan informasi proyek yang dihimpun tim, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Mendala 5, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Mendala 5 (Lanjutan) tahun anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh CV Lestari Jaya dengan nilai anggaran sebesar Rp1.758.512.418,92.
Adapun periode pelaksanaan pekerjaan tercatat mulai 15 September 2026 hingga 30 Desember 2026. Informasi mengenai jadwal tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak dan jadwal resmi pekerjaan.
Sebelumnya, Jembatan Mendala 5 yang berada di Sungai Pedes, wilayah Desa Kaligiri, dilaporkan putus akibat banjir pada April 2025 lalu. Jembatan di ruas jalan tersebut memiliki fungsi penting sebagai penghubung mobilitas masyarakat dari kedua wilayah.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan jembatan dihentikan lebih awal atas pertimbangan teknis.
Dengan nilai anggaran dan fungsi strategis jembatan tersebut, pengawasan mutu dinilai penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi target fisik, tetapi juga persyaratan keselamatan dan ketahanan konstruksi.

Dugaan Kualitas Material Tidak Sesuai Spesifikasi
Berdasarkan keterangan tim media dan LSM setelah melakukan peninjauan lokasi pada (10/10), terdapat sejumlah kondisi yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas material yang digunakan dalam pembangunan jembatan.
Tim menyoroti pasir yang digunakan sebagai campuran cor beton, yang diduga belum memenuhi persyaratan mutu. Selain itu, terdapat dugaan penggunaan kembali besi bekas serta pengambilan batu kali dari sekitar lokasi proyek, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan pilar tengah jembatan.
Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengujian material, pemeriksaan dokumen kontrak, serta evaluasi oleh tenaga teknis yang berkompeten. Kesesuaian material harus dinilai berdasarkan spesifikasi teknis, standar mutu konstruksi, dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.
Penggunaan kembali besi tidak serta-merta merupakan pelanggaran apabila material tersebut memang diizinkan dan memenuhi persyaratan teknis. Namun, apabila material tidak memenuhi spesifikasi atau penggunaannya bertentangan dengan dokumen kontrak, kondisi tersebut perlu segera ditangani oleh pihak yang berwenang.
Tim media dan LSM meminta agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pengujian dan evaluasi teknis di lapangan untuk memastikan kekuatan serta keamanan konstruksi.
Potensi Risiko Banjir Bandang dan Keamanan Pilar Jembatan
Jembatan yang berada di kawasan sungai tersebut memiliki peran penting sebagai penghubung mobilitas masyarakat Kabupaten Brebes dan Tegal.
Tim media dan LSM menyampaikan kekhawatiran bahwa apabila terdapat material yang tidak memenuhi persyaratan atau pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai perencanaan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keamanan jembatan, terutama ketika terjadi peningkatan debit air dan arus deras.
Perhatian khusus diperlukan pada fondasi, pilar tengah, perlindungan struktur, serta potensi gerusan di sekitar bangunan jembatan. Kondisi tersebut harus dinilai melalui pemeriksaan teknis dan kajian hidrologi sesuai kebutuhan.
Menurut tim, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Karena itu, apabila pemeriksaan menemukan bagian konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, pihak terkait diminta segera melakukan tindakan pengamanan dan perbaikan sesuai rekomendasi teknis.
Pengambilan Batu Kali di Sekitar Lokasi Turut Disoroti
Selain persoalan kualitas material, tim media dan LSM juga mempertanyakan dugaan pengambilan batu kali dari sekitar lokasi pembangunan untuk digunakan dalam pekerjaan jembatan.
Aktivitas tersebut perlu diperiksa guna memastikan asal material, kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, serta kemungkinan dampaknya terhadap kondisi dasar dan aliran sungai.
Pengambilan material dari dasar atau bantaran sungai tanpa memperhatikan kondisi setempat dapat memengaruhi kestabilan dasar sungai dan meningkatkan risiko gerusan pada bagian tertentu. Namun, dampak tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis.
Tim meminta agar instansi pengelola sungai yang berwenang memeriksa apakah kegiatan pengambilan batu kali tersebut sesuai dengan ketentuan pengelolaan sungai dan apakah berpengaruh terhadap keamanan pilar maupun fondasi jembatan.

BBWS Turut Disorot, Diminta Memberikan Perhatian serius dan Menindaklanjuti Dugaan Persoalan
Gabungan awak media dan LSM Sapu Jagad secara khusus menyoroti peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, terkait dugaan persoalan pembangunan lanjutan Jembatan Glempang Mendala 5.
Tim meminta BBWS, apabila lokasi dan kegiatan tersebut berada dalam kewenangannya, agar memberikan perhatian serius serta menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian material dan pengambilan batu kali di sekitar lokasi pekerjaan.
Menurut tim, pembangunan infrastruktur di kawasan sungai membutuhkan pengawasan yang memadai, terutama terkait kondisi aliran air, potensi banjir bandang, gerusan di sekitar pilar, serta keselamatan bangunan dalam jangka panjang.
Tim media dan LSM meminta BBWS dan instansi pengelola sungai yang berwenang agar memberikan perhatian dan menindaklanjuti persoalan yang dipertanyakan di lapangan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan sungai dan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan masyarakat.
Tim juga meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sungai atau ketidaksesuaian teknis konstruksi, penanganannya harus dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan, Penanggung Jawab Diminta Memberikan Klarifikasi
Saat melakukan peninjauan lokasi, tim media dan LSM menyatakan belum berhasil menemui pihak yang dapat memberikan penjelasan langsung mengenai pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan proyek.
Tim juga menyampaikan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap terkait. Namun, menurut keterangan tim, upaya tersebut belum menghasilkan penjelasan yang memadai mengenai persoalan material dan pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan efektivitas pengawasan proyek. Meski demikian, belum berhasilnya tim menemui penanggung jawab tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau kesengajaan untuk menghindari konfirmasi.
Oleh karena itu, tim meminta kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen, dan dinas pemilik pekerjaan agar memberikan penjelasan resmi mengenai spesifikasi material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, serta hasil pengawasan yang telah dilakukan.
Tim juga meminta agar informasi mengenai pelaksana proyek dan pihak pengawas dipastikan berdasarkan papan informasi pekerjaan atau dokumen kontrak. Nama perusahaan pelaksana yang disebut dalam data awal perlu diverifikasi kembali sebelum dicantumkan sebagai informasi final.
Desak Bupati Brebes dan Bupati Tegal Segera Evaluasi
Gabungan awak media dan LSM Sapu Jagad mendesak Bupati Brebes dan Tegal agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan lanjutan Jembatan Glempang Mendala 5 yang menghubungkan kedua wilayah tersebut.
Tim meminta kedua pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum, instansi teknis, serta pengelola sungai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung dan menyeluruh.
Adapun pemeriksaan yang diminta meliputi:
Verifikasi anggaran proyek, termasuk nilai kontrak, sumber pembiayaan, volume pekerjaan, dan realisasi penggunaan anggaran; Pengujian material konstruksi, meliputi pasir, beton, besi tulangan, batu kali, serta material lainnya yang digunakan; Pemeriksaan penggunaan besi bekas, untuk memastikan mutu, kelayakan, dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis; Evaluasi pengambilan batu kali, termasuk asal material, ketentuan yang berlaku, dan dampaknya terhadap kondisi sungai; Pemeriksaan fondasi dan pilar jembatan, khususnya terhadap potensi gerusan, kenaikan debit air, dan banjir bandang; Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, termasuk tanggung jawab kontraktor, konsultan pengawas, dan instansi pemilik proyek; Penyampaian hasil pemeriksaan secara transparan, agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kualitas dan keamanan pembangunan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, pelanggaran kontrak, atau pelanggaran peraturan, tim meminta pemerintah mengambil langkah korektif dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keselamatan Masyarakat dan Pertanggungjawaban Anggaran Harus Diutamakan
Menurut tim media dan LSM, pembangunan jembatan penghubung antar kabupaten bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan infrastruktur publik yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sebab, pulihnya Jembatan Glempang berarti terbukanya kembali akses bagi warga untuk belajar, bekerja, berdagang dan menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus menghadapi hambatan seperti selama ini.
Karena itu, seluruh pihak yang memiliki kewenangan diminta tidak mengabaikan laporan maupun pertanyaan yang muncul dari hasil pemantauan lapangan. Pemeriksaan yang objektif diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kualitas konstruksi dan mencegah persoalan serupa di kemudian hari.
Tim juga menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, pelanggaran kontrak, atau dugaan tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
Gabungan awak media dan LSM Sapu Jagad meminta Bupati Brebes dan Tegal, dinas pekerjaan umum terkait, dan BBWS atau instansi pengelola sungai yang berwenang segera menindaklanjuti persoalan yang dipertanyakan dalam pembangunan lanjutan Jembatan Glempang Mendala 5, Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.
Tim berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas material, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, pengawasan pelaksanaan, hingga kemungkinan dampaknya terhadap aliran sungai.
“Kami meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun ke lapangan. Jika ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi atau pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, harus ada tindakan perbaikan sesuai aturan. Jangan sampai persoalan kualitas pembangunan dan pengawasan diabaikan, sementara keselamatan masyarakat menjadi taruhannya,” demikian penegasan tim media dan LSM berdasarkan tuntutan yang disampaikan.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian material dan persoalan pengawasan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan teknis serta konfirmasi resmi dari pihak pelaksana, pengawas, dan instansi terkait.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, BBWS atau instansi pengelola sungai yang berwenang, serta Pemerintah Kabupaten Brebes dan Tegal guna menjaga keberimbangan pemberitaan dan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi: (Tim Jateng)





