SURAKARTA, Teliksandi.id — Sengketa pendanaan senilai Rp30 miliar antara PT SHA Solo dan PT Mahakarya Geo Survey (MGS) Jakarta memasuki babak baru. Direktur Utama PT MGS, Illiah, melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta.
Sidang perdana praperadilan dengan Nomor Perkara 17/Pid.Pra/2026/PN Skt. tersebut digelar pada Senin (26/10/2026). Dalam permohonannya, pihak Illiah mempersoalkan dasar penetapan tersangka serta menilai bahwa sengketa yang berawal dari hubungan pendanaan bisnis tersebut perlu ditelaah secara cermat, termasuk dari sisi hukum perdata dan pidana.
Melalui tim kuasa hukum dari Kantor Advokasi Hukum dan HAM SAPU JAGAD, Illiah meminta pengadilan menguji tindakan penyidik, khususnya terkait kecukupan alat bukti dan prosedur penetapan tersangka.
Agus Yusuf Ahmadi, S.H., M.H., C.Me., CLA., selaku managing partner tim kuasa hukum, menyatakan bahwa pihaknya memandang perkara tersebut berawal dari hubungan pinjam-meminjam untuk kepentingan usaha. Menurutnya, perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kejahatan yang relevan.
“Jangan sampai persoalan utang-piutang dan hubungan bisnis dipaksakan menjadi tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk menyelesaikan sengketa perdata,” ujar Agus di Pengadilan Negeri Surakarta, Senin (26/10/2026).
Kuasa Hukum Klaim Pembayaran Mencapai Rp30,32 Miliar
Salah satu pokok yang disoroti dalam permohonan praperadilan adalah klaim pembayaran yang disebut telah dilakukan pihak PT MGS kepada Arya Hidayat Adisena atau PT SHA Solo.
Berdasarkan dokumen permohonan yang disampaikan tim kuasa hukum, hubungan pendanaan tersebut bermula dari pinjaman sebesar Rp30 miliar pada 28 Februari 2023. Dana itu disebut ditransfer ke rekening PT MGS untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengadaan peralatan proyek.
Tim kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya memiliki rekapitulasi 23 transaksi pembayaran dengan nilai total Rp30 miliar. Selain itu, terdapat pembayaran biaya administrasi sebesar Rp320 juta. Dengan demikian, total pembayaran yang diklaim pihak pemohon mencapai Rp30,32 miliar.
Menurut Agus, catatan transaksi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh dengan mencocokkan bukti transfer, perjanjian, serta pembukuan dari para pihak yang terlibat.
“Pinjaman Rp30 miliar, sementara pembayaran yang kami ajukan dalam dokumen mencapai Rp30,32 miliar. Ini yang perlu diperiksa dan dijelaskan berdasarkan alat bukti yang sah,” demikian pokok argumentasi tim kuasa hukum.
Klaim tersebut menjadi bagian dari materi yang diajukan pihak pemohon untuk mempertanyakan konstruksi dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang disangkakan kepada Illiah. Kebenaran dan konsekuensi hukum atas pembayaran tersebut tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang tersedia.
Pihak Pemohon Persoalkan Penerapan Hukum Pidana
Tim kuasa hukum menilai bahwa penanganan perkara perlu mempertimbangkan secara cermat perbedaan antara wanprestasi dalam hubungan kontraktual dan tindak pidana penipuan atau penggelapan.
Menurut mereka, adanya perjanjian pinjam-meminjam dan transaksi pembayaran merupakan bagian penting yang perlu ditelaah untuk menilai hubungan hukum para pihak. Namun, penentuan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.
“Jika persoalannya berkaitan dengan perjanjian dan pembayaran, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat unsur penipuan atau niat jahat sejak awal. Sengketa bisnis tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai perkara pidana tanpa pembuktian yang memadai,” kata Agus.
Pihak pemohon juga meminta agar seluruh bukti yang relevan, termasuk dokumen transaksi yang mereka nilai menguntungkan kliennya, diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Polresta Surakarta sebagai Termohon
Dalam permohonan praperadilan tersebut, Polresta Surakarta ditempatkan sebagai Termohon, sedangkan Kejaksaan Negeri Surakarta dicantumkan sebagai Turut Termohon.
Keterlibatan Kejaksaan Negeri Surakarta berkaitan dengan surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap atau P-21 Nomor B-5114/M.3.11/Eoh.1/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Tim kuasa hukum mempertanyakan apakah proses penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, termasuk persyaratan mengenai kecukupan alat bukti. Dalam argumentasinya, mereka merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berkaitan dengan pengujian penetapan tersangka.
Selain itu, pihak pemohon mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 sebagai salah satu rujukan untuk membahas batas antara wanprestasi dan penipuan dalam hubungan perjanjian.
Menurut tim kuasa hukum, keberadaan perjanjian pinjaman, bukti transfer, dan perselisihan pembayaran perlu dinilai secara utuh sebelum ditarik kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Praperadilan untuk Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka
Melalui permohonan tersebut, tim kuasa hukum meminta Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa keabsahan penetapan tersangka terhadap Illiah serta menilai apakah prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Agus menyatakan bahwa langkah praperadilan ditempuh untuk memperoleh pengujian hukum yang independen dan objektif, bukan untuk meminta perlakuan khusus bagi kliennya.
“Kami meminta keadilan, kepastian hukum, dan pengujian yang objektif. Jika penetapan tersangka tidak memenuhi persyaratan hukum, kami meminta agar pengadilan menyatakannya tidak sah,” tegasnya.
Perkara ini menyoroti persoalan mengenai batas penanganan sengketa bisnis melalui jalur perdata dan pidana. Namun, penilaian atas dugaan tindak pidana, keabsahan penetapan tersangka, serta kekuatan bukti yang diajukan para pihak harus didasarkan pada pemeriksaan hukum, bukan semata-mata pada klaim salah satu pihak.
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai klaim pembayaran Rp30,32 miliar dan keberatan atas penetapan tersangka tersebut bersumber dari keterangan serta dokumen yang disampaikan tim kuasa hukum pemohon. Untuk memperoleh gambaran yang berimbang, tanggapan PT SHA Solo maupun penjelasan Polresta Surakarta mengenai dasar penetapan tersangka perlu turut dikonfirmasi.
Proses praperadilan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aspek prosedural yang dipersoalkan. Seluruh pihak tetap memiliki hak hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.
(Uci/red)
