Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 17/Pid.Pra/2026/PN Skt. Sidang kedua berlangsung pada 4 November 2026.
Melalui tim kuasa hukum dari Kantor Advokasi Hukum dan HAM SAPU JAGAD, Illiah mempersoalkan penetapan tersangka yang dinilai tidak mencerminkan hubungan hukum antara para pihak. Kuasa hukum berpendapat, perkara tersebut berawal dari hubungan pinjam-meminjam dalam kegiatan bisnis yang perlu ditelaah berdasarkan bukti dan perjanjian yang ada.
“Jangan sampai persoalan utang-piutang dan hubungan bisnis dipaksakan menjadi tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk menyelesaikan sengketa perdata wanprestasi,” ujar Agus Yusuf Ahmadi, S.H., M.H., C.Me., CLA., selaku Managing Partner tim kuasa hukum, di Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa (4/11).
Pembayaran Diklaim Mencapai Rp30,32 Miliar
Dalam dokumen permohonan praperadilan, hubungan bisnis tersebut disebut bermula dari pinjaman sebesar Rp30 miliar pada 28 Februari 2023. Dana itu ditransfer ke rekening PT MGS untuk kebutuhan operasional dan pengadaan peralatan proyek.
Pihak Illiah menyatakan telah melakukan 23 transaksi pembayaran dengan total nilai Rp30 miliar, ditambah pembayaran biaya administrasi sebesar Rp320 juta. Dengan demikian, total pembayaran yang diklaim mencapai Rp30,32 miliar.
Menurut tim kuasa hukum, rekapitulasi transaksi tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertanyakan konstruksi dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya.
“Pinjaman Rp30 miliar, pembayaran yang kami ajukan dalam dokumen mencapai Rp30,32 miliar. Lalu di mana letak unsur penipuannya? Ini yang harus dijelaskan secara terang melalui alat bukti yang sah,” demikian argumentasi tim pembela.
Kuasa hukum menyatakan, seluruh transaksi perlu diperiksa secara objektif dengan mempertimbangkan bukti transfer, perjanjian, serta pembukuan para pihak. Klaim pembayaran tersebut merupakan keterangan pihak pemohon dan masih perlu diuji dalam proses hukum.
Kuasa Hukum Soroti Batas Sengketa Perdata dan Pidana
Agus Yusuf Ahmadi menilai, perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian bisnis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut tim pembela, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat unsur penipuan atau penggelapan sebagaimana disangkakan.
“Jika persoalannya adalah perjanjian dan pembayaran, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdapat tipu muslihat atau niat jahat sejak awal,” ujar kuasa hukum.
Tim pembela juga meminta penyidik menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh, termasuk dokumen transaksi dan bukti pembayaran yang diajukan pihak tersangka. Mereka menilai pengujian melalui praperadilan diperlukan untuk memastikan keabsahan penetapan tersangka dan prosedur yang ditempuh.
Polresta Surakarta sebagai Termohon
Dalam permohonan tersebut, Polresta Surakarta ditetapkan sebagai Termohon, sedangkan Kejaksaan Negeri Surakarta menjadi Turut Termohon. Kejaksaan dicantumkan berkaitan dengan penerbitan surat pemberitahuan hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P-21 Nomor B-5114/M.3.11/Eoh.1/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Tim kuasa hukum mempertanyakan kecukupan alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka. Mereka merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait persyaratan minimal dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka.
Selain itu, permohonan tersebut juga mencantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 mengenai pembedaan antara wanprestasi dan penipuan dalam hubungan perjanjian.
Kuasa hukum berpandangan, keberadaan perjanjian pinjaman, transaksi pembayaran, dan perselisihan kewajiban para pihak perlu dinilai secara cermat sebelum ditarik ke ranah pidana.
Praperadilan Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka
Melalui praperadilan, tim kuasa hukum meminta Pengadilan Negeri Surakarta menguji legalitas penetapan tersangka, kecukupan alat bukti, serta kepatuhan penyidik terhadap ketentuan hukum acara pidana.
“Kami tidak meminta keistimewaan hukum. Kami meminta keadilan, kepastian hukum, dan pengujian yang objektif,” kata tim kuasa hukum.
Kuasa hukum berharap hakim memeriksa permohonan secara independen dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak para pihak.
Perkara PT SHA Solo dan PT MGS kini menjadi sorotan terkait batas antara sengketa bisnis keperdataan dan dugaan tindak pidana. Penentuan status hukum perkara tersebut akan bergantung pada pemeriksaan alat bukti serta penilaian pengadilan.
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai pinjaman, pembayaran, dan keberatan atas penetapan tersangka dalam berita ini merujuk pada keterangan pihak pemohon praperadilan. Belum terdapat keterangan dari Polresta Surakarta maupun PT SHA Solo dalam bahan berita yang diterima. (Uci/red)
