KUNINGAN — Jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang negara dapat berujung pada proses hukum apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana.
Hal tersebut terjadi dalam kasus yang menjerat Kepala Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, bernama Raski. Ia dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Dana Desa (DD) dan kompensasi air.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penanganan perkara tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kuningan. Hasil audit dalam perkara itu disebut-sebut menunjukkan adanya dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp530 juta.
Setelah melalui proses penyidikan, berkas perkara dikabarkan telah dinyatakan lengkap atau P-21. Selanjutnya, pihak kejaksaan akan mempersiapkan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ujarnya
Perkara ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala desa agar menjalankan tugas dan kewenangannya secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa sekaligus memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat digunakan sebagaimana mestinya.
Apresiasi juga patut diberikan kepada aparat penegak hukum apabila berhasil mengungkap dugaan penyimpangan anggaran desa berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang sah. tuturnya
Kasus ini menjadi peringatan bagi para kepala desa agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, sebab penyimpangan yang terbukti melanggar hukum dapat membawa konsekuensi pidana.
RONI
