Melalui pernyataan tertulis tertanggal 8 November 2026, DPD FPI Jawa Tengah menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan mencederai kehormatan para santriwati. Organisasi tersebut juga meminta agar peristiwa itu diusut secara objektif dan menyeluruh.
Dalam pernyataannya, DPD FPI Jawa Tengah menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mengecam tindakan aparat yang dinilai tidak tepat dan dianggap telah melecehkan kehormatan santri sebagai generasi bangsa.
Kedua, mendesak Kapolri membersihkan institusi Kepolisian Republik Indonesia dari unsur-unsur yang mereka sebut sebagai Islamofobia serta perilaku aparat yang merugikan masyarakat.
Ketiga, menuntut pemulihan menyeluruh bagi para santri dan ustazah, termasuk pemulihan kondisi psikologis, nama baik, serta ganti rugi atas kerugian moril dan materiil yang dialami pihak pesantren.
Keempat, meminta pemerintah dan DPR RI membentuk tim independen untuk menyelidiki peristiwa tersebut secara objektif, khususnya terkait dugaan pelanggaran prosedur hukum oleh Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo.
Kelima, mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Jawa Tengah. DPD FPI Jateng menilai pimpinan kepolisian daerah harus bertanggung jawab atas tindakan aparat di wilayahnya.
Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua DPD FPI Jawa Tengah KH. Achmad Rofi’i, Sekretaris Amir Hamzah, serta Imam Daerah HB. Alwi Bun Hamzah Al Hiyed, di Surakarta pada 8 November 2026.
DPD FPI Jawa Tengah berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian pemerintah dan menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan secara transparan. Mereka menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kehormatan dan hak masyarakat.
