SRAGEN — Bantuan pemerintah senilai sekitar Rp400 juta untuk pengembangan peternakan di Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, menjadi perhatian Kantor Advokasi Hukum dan HAM SAPU JAGAD. Yang ditelusuri bukan hanya jumlah bantuan, tetapi juga jejak ternak, nama penerima, fasilitas pendukung, serta kesesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi di lapangan.
Bantuan tersebut berasal dari dua program berbeda. Pertama, program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2021 senilai sekitar Rp200 juta yang diterima Kelompok Tani Rejeki Agung. Program itu mencakup bantuan ternak sapi, pembangunan kandang kelompok, mesin pencacah pakan dan kendaraan roda tiga.
Kedua, bantuan ternak sapi pada 2023 senilai sekitar Rp200 juta yang disalurkan kepada Kelompok Ternak Lembu Agung 1.
Total nilai kedua bantuan itu mencapai sekitar Rp400 juta.
Kantor Advokasi Hukum dan HAM SAPU JAGAD, melalui Bidang Pengawasan dan Pencegahan Korupsi, kini meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan tersebut.
Agus Yusuf Ahmadi, S.H., M.H., C.Me., CLA., mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat peringatan hukum sekaligus permintaan klarifikasi kepada pengurus kelompok.
Namun, ia menegaskan penelusuran tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi.
“Yang kami minta pertama-tama adalah klarifikasi dan pembuktian dokumen. Kami tidak menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti yang cukup,” ujar Agus.
Bukan Sekadar Soal Jumlah Sapi
Menurut Agus, sejumlah informasi yang diterima perlu diuji dengan dokumen dan kondisi faktual di lapangan.
Pertanyaan utamanya berkisar pada siapa sebenarnya penerima bantuan, di mana sapi berada, siapa yang memeliharanya, bagaimana identitas masing-masing ternak, serta bagaimana status aset bantuan tersebut saat ini.
SAPU JAGAD juga menerima informasi mengenai adanya nama warga yang disebut tercantum sebagai penerima bantuan, tetapi warga tersebut dikabarkan tidak mengetahui pencantuman namanya.
Salah satu nama yang dimintakan klarifikasi adalah Samiyem.
Informasi itu, kata Agus, belum dianggap sebagai fakta sebelum diverifikasi melalui dokumen dan keterangan pihak terkait.
Hal serupa berlaku terhadap informasi mengenai sapi yang tercatat atas nama seseorang berinisial S, tetapi disebut dipelihara pihak lain.
Bagi SAPU JAGAD, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara administratif. Sebab, dalam pengelolaan bantuan pemerintah, perubahan status aset tidak cukup hanya dijelaskan secara lisan.
Apabila sapi pernah dijual, ditukar, dialihkan, mati atau hilang, harus tersedia dasar administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
“Apabila ada perubahan status sapi bantuan, harus jelas dasar administrasi dan pertanggungjawabannya,” kata Agus.
Dokumen Harus Bertemu dengan Kondisi Lapangan
Penelusuran tidak berhenti pada berkas.
SAPU JAGAD mendorong verifikasi fisik terhadap sapi bantuan tahun 2021 dan 2023. Identitas ternak, jumlah, lokasi pemeliharaan dan statusnya akan menjadi bagian yang perlu dicocokkan dengan dokumen.
Dokumen yang diminta untuk diperiksa antara lain surat penetapan penerima bantuan, proposal, daftar anggota kelompok, daftar penerima atau pemanfaat ternak, berita acara serah terima serta identitas ternak.
Dokumen terkait penggantian atau pengalihan sapi juga dinilai penting apabila memang pernah terjadi perubahan status.
Untuk program UPPO 2021, pemeriksaan juga diarahkan pada fasilitas pendukung, seperti kandang kelompok, mesin pencacah pakan dan kendaraan roda tiga.
Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh fasilitas tersebut masih ada, siapa yang menguasai, bagaimana pemanfaatannya dan apakah kondisinya sesuai dengan pertanggungjawaban program?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah persoalan hanya menyangkut administrasi atau terdapat persoalan lain yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Instansi Pemberi Bantuan Ikut Dimintai Penjelasan
SAPU JAGAD menyatakan tidak hanya akan meminta keterangan dari pengurus kelompok penerima bantuan.
Instansi pemerintah yang menyalurkan bantuan serta dinas terkait di Kabupaten Sragen juga akan dimintai informasi. Jika diperlukan, pemeriksaan dan informasi dari Inspektorat Kabupaten Sragen juga akan ditempuh.
Langkah itu penting untuk melihat keseluruhan rantai pertanggungjawaban bantuan: sejak proses pengusulan, penetapan penerima, penyaluran, pemanfaatan hingga kondisi aset setelah bantuan diterima.
Dengan demikian, penelusuran tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.
Laporan ke KPK dan Kejaksaan Jika Bukti Cukup
Agus mengatakan SAPU JAGAD membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti permulaan yang cukup.
KPK dan Kejaksaan disebut sebagai lembaga yang akan menjadi tujuan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kemungkinan laporan itu mencakup dugaan penyalahgunaan bantuan pemerintah, penggunaan nama warga sebagai penerima tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, pengalihan aset bantuan tanpa dasar yang sah, atau ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi sebenarnya.
“Apabila tidak ada respons dan kemudian ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan bantuan pemerintah, penggunaan nama warga tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, pengalihan aset bantuan tanpa dasar yang sah, atau ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan kondisi sebenarnya, maka kami akan menempuh langkah hukum lebih lanjut, termasuk menyampaikan laporan kepada KPK dan Kejaksaan,” ujar Agus.
Ia menegaskan, laporan nantinya tidak akan hanya berdasarkan informasi masyarakat.
Dokumen, keterangan pihak terkait dan bukti yang diperoleh selama proses klarifikasi akan menjadi dasar apabila pengaduan hukum benar-benar dilakukan.
“Biarkan aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan secara objektif. Kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak pengelola bantuan untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban,” katanya.
Agus juga menekankan asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Menurut dia, dugaan penyimpangan tidak dapat langsung diposisikan sebagai tindak pidana sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat yang berwenang.
Namun, karena bantuan tersebut berasal dari anggaran pemerintah, pertanggungjawabannya tidak berhenti pada laporan tertulis. Kondisi aset dan manfaat program juga harus dapat dijelaskan.
“Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Dugaan tetap merupakan dugaan sampai ada pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang. Namun, bantuan yang berasal dari anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara nyata,” pungkas Agus.
