PENDIDIKAN, TELIKSANDI.ID – Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Pendidikan Mahasiswa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Lapenmi PB HMI) menggelar Dialog Pendidikan di Kopizone Jl Boulevard Makassar, Senin (8/7/2019).
Kegiatan ini membahas tentang pendidikan nasional sebagai upaya mewujudkan masyarakat adil makmur dan tentang kebijakan sistem zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
BACA JUGA : HMI Minta Kejati Banten Tak ‘Berselingkuh’ dengan Penguasa, Ada Dugaan Penjarahan Uang Rakyat
Ketua Panitia Pelaksana, Suhardiman mengatakan kegiatan ini dibuat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Diskusi yang dibuat oleh Lapenmi ini sebgai upaya kita merespon fenomena yang terjadi, seperti halnya sistem zonasi yang menjadi isu nasional dalam pendidikan,” ucapnya.
Dialog ini menghadirkan 4 narasumber yakni Rektor UNM Husain Syam, Kadis Pendidikan Makassar Abdul Rahman Bando, Adi Suryadi Culla selaku Ketua Dewan Pendidikan Sulsel serta dari Pengurs KNPI Syamsul Bahri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan hari ini, selaku bagian dari pemerintah ia menyadari bahwa masalah yang terjadi masih sangat perlu untuk menjadi perhatian pemerintah.
“Banyak hal yang menjadi PR Pemerintah untuk memperbaiki masalah yang ada di dalamnya diantaranya adalah meratakan pembangunan pendidikan, bagaimana pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Salah satunya sistem zonasi menjadi salah satu langkah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi, selain itu juga sistem ini dengan sendirinya akan mengatasi kemacetan yang ada,” ujarnya.
BACA JUGA : HMI Siapkan Kader Terbaiknya Jika Diminta Jokowi-Ma’ruf Amin Duduk di Kabinet
Sementara Adi Suryadi Culla menyinggung soal sistem zonasi hari itu baginya langkah yang baik namun perlu dievalusi.
“Sistem zonasi, kalau itu dibenahi dengan baik, sistem tersebut bisa menjadi solusi dari ketidakadilan dan kesenjangan pendidikan. Sejak jaman belanda sampai sekarang, ketidakadilan pendidikan itu menjadi problem, namun dengan sistem PPDB memberikan kesempatan pada siapapun dengan online, sehingga menjadi salah satu opsi untuk mengurangi kesenjangan tetapi kedepan sangat perlu pembenahan dan penataan terhadap sekolah dan peningkatan terhadap kualitas pendidik,” imbuh Ketua Dewan Pendidkan Sulsel itu.
Namun berbeda dengan Rektor Husain Syam yang juga bicara soal sistem zonasi.
“Sistem zonasi menurut saya belum bisa dijadikan dasar, mestinya seleksi itu berbasis prestasi atau disebut affirmasi bukan zonasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan sebgai indikator seleksi, sebab hal ini akan menghambat potensi anak-anak yang memang memiliki kualitas,” ucapnya.
Selain itu, bagi Rektor UNM ini memandang bahwa memang problem pendidikan itu sangat kompleks, Untuk kondisi indonesia kekinian, dimana kualitas sekolah belum merata, termasuk distribusi gurunya, maka sistem zonasi pada penerimaan peserta didik itu belum bisa diterapkan.
Sementara itu, Syamsul Bahri dari Pengurus KNPI Sulsel berpesan kepada peserta dialog jikalau ingin melihat Negara Indonesia maju maka perhatikanlah pendidikan.
Editor : abi_ilma
