TELIKSANDI
NEWS TICKER

HMI Siapkan Kader Terbaiknya Jika Diminta Jokowi-Ma’ruf Amin Duduk di Kabinet

Senin, 8 Juli 2019 | 3:08 pm
Reporter:
Posted by: admin
Dibaca: 754
Ketua Umum PB HMI R Saddam Aljihad (kanan) menyampaikan pandangannya tentang kabinet Kerja Jilid 2 pada acara diskusi mingguan Polemik MNC Trijaya FM bertajuk “Ribut Rebut Kursi Menteri” di D’Consulate Resto & Lounge, Jakarta, Sabtu (6/7).
 
 

POLITIK, NASIONAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo–Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia periode 2019 – 2024. Menjelang pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober nanti, sudah beredar nama-nama kandidat yang akan duduk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, baik dari partai politik (parpol) pengusung dan koalisi serta non parpol. Bahkan ada yang sudah mengklaim menduduki jabatan Menteri tertentu, dan juga jumlah posisi Menteri.

Menyikapi fenomena tersebut, radio MNC Trijaya FM menggelar diskusi mingguan Polemik MNC Trijaya FM bertajuk “Ribut Rebut Kursi Menteri” di D’Consulate Resto & Lounge, Jakarta, Sabtu (6/7).

Hadir narasumber politisi PKB Daniel Johan, politisi PDIP Zuhairi Misrawi, politisi Perindo Ricky K Margono, politisi Golkar Meutya Hafid, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R Saddam Aljihad, dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, serta ekonom INDEF Eny Sri Hartati dengan dimoderatori Margi Syarief.

BACA JUGA: Gelar Dialog, PB HMI Bahas Pendidikan Nasional dan Sistem Zonasi

R Saddam Aljihad mengatakan, harus menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sebelum menentukan pilihan dalam pos-pos Menteri yakni bagaimana mengkolaborasikan antara Pancasila dengan era teknologi dan membumikan secara substansial.

“Pos-pos menteri ini tidak selalu harus diisi oleh suku dan agama tertentu. Ketika kita kemudian harus berlandaskan sebuah ideologi bangsa Pancasila yang kemudian kita harus kuatkan bersama-sama,” kata Saddam Aljihad,

“PB HMI berharap Presiden Jokowi nantinya memilih Menteri yang memimpin Kementerian strategis. Para aktifis di PB HMI dan Cipayung sangat siap dipilih menjadi pembantu Presiden. Banyak sekali kader HMI yang profesional, mumpumi, dan memiliki track record yang baik” tutur Saddam.

BACA JUGA: HMI Minta Kejati Banten Tak ‘Berselingkuh’ dengan Penguasa, Ada Dugaan Penjarahan Uang Rakyat 

Tidak hanya sebatas mendapat porsi Menteri Pemuda dan Olahraga, namun kalangan muda terbaik, sudah waktunya mendapat peran sebagai menteri yang menangani nomenklatur di antara 34 Kementeriaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Saddam menambahkan, mengapa PB HMI berharap kalangan muda mendapat kepercayaan menjadi Menteri Kabinet Kerja jilid 2, alasan pertama, Presiden Jokowi harus mengkader generasi muda untuk menjadi pemimpin masa mendatang. Kedua, ada lebih dari 40 persen pemilih Pilpres 2019 adalah kaum milenial.

“Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa dalam menyusun kabinet nanti akan memilih orang-orang muda menjadi Menteri. Seperti di Malaysia, kabinet Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad memilih Menteri berusia 26 tahun untuk memimpin Menteri nomenklatur strategis. Jadi pak Jokowi juga harus berani meniru Dr Mahathir,” tegas Saddam.

Nomenklatur baru untuk menteri dari kalangan muda atau generasi melenial misalnya Menteri Pendidikan Kebudayaan Perguruan Tinggi dan Kepemudaan. Kalangan muda juga bisa dipilih untuk menjadi Menteri Komunikasi Informasi, Dan Penanganan Cyber Indonesia.

“Kami berharap jangan ada dikotomi hanya Menteri Pemuda Dan Olahraga yang dipercayakan kepada kalangan muda. Generasi muda harus mulai mendapat kepercayaan menjadi menteri strategis” imbuh Saddam.

Sementara Enny Sri Hartati mengatakan, Menteri bidang ekonomi harus dipilih figur yang benar-benar menguasai masalah ekonomi. “Menteri di bidang ekonomi harus menguasai permasalahan ekonomi. Dan jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Pagi buat kebijakan, sore hari diubah. Menteri seperti itu pasti tidak disukai pasar,” kata Enny.

Pangi Syarwi berharap, Presiden Jokowi diharapkan jangan sampai salah memilih Menteri. “Kalau salah memilih Menteri maka sama saja bunuh diri. Harus ada prinsip kehati-hatian, jangan memilih Menteri yang tersandra kasus hukum, juga balas budi kepada parpol pengusung yang sudah bekerja keras memenangi Pilpres,” kata Pangi. (dwa)

Share this:

[addtoany]

Berita Lainnya

AWPI PERS GUARD - TELIKSANDI.ID