OPINI | TELIKSANDI.ID – Saat ini, perbincangan mengenai kelayakan Soeharto untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional kembali mengemuka. Seperti lazimnya wacana sejarah yang menyentuh pengalaman kolektif, publik terbelah antara yang menilai Soeharto sebagai tokoh sentral pembangunan dan yang mengingat kuat praktik politik represif Orde Baru. Perbedaan ini wajar, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memilih kerangka untuk membaca sejarah itu. Apakah hanya berdasarkan pengalaman emosional, atau melalui analisis atas dampak kebijakan yang meninggalkan struktur berlangsung panjang dalam kehidupan bangsa.
Ketika Soeharto mengambil alih kepemimpinan pada 1966, Indonesia berada dalam situasi ekonomi dan administrasi yang sangat rapuh. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi mencapai 652% pada tahun 1966, harga kebutuhan pokok meroket, dan fungsi pemerintahan berjalan tidak terkoordinasi.
Dalam konteks inilah Soeharto memperkenalkan Repelita (1969) sebagai sistem perencanaan pembangunan berjangka, serta memperkuat Bappenas sebagai pusat koordinasi kebijakan nasional. Sistem perencanaan tersebut kelak menjadi dasar dari RPJMN dan mekanisme penyusunan APBN yang berlaku hingga kini. Dengan kata lain, tradisi negara merencanakan pembangunan secara modern lahir pada periode ini.
Di bidang kesehatan masyarakat, pembangunan jaringan Puskesmas sejak 1969 menjadi tonggak pemerataan layanan kesehatan dasar. Jumlahnya berkembang dari sekitar 500–700 unit pada awal 1970-an menjadi lebih dari 7.200 unit pada awal 1990-an.
Jaringan ini kemudian diperkuat oleh Posyandu sejak 1984, yang pada 1990 telah mencapai lebih dari 250.000 titik layanan di desa-desa. Dampaknya tidak hanya administratif, tetapi nyata dan terukur: angka harapan hidup meningkat dari ±47 tahun (1960) menjadi ±63–66 tahun (1995), sementara angka kematian bayi menurun dari ±145 menjadi ±46 per 1.000 kelahiran pada periode yang sama.
Ini adalah perubahan kesehatan penduduk paling drastis dalam sejarah Indonesia modern.
Program Keluarga Berencana memainkan peran tambahan. Total Fertility Rate (TFR) menurun dari ±5,6 anak per perempuan pada awal 1970-an menjadi ±2,5 pada 1999. Atas keberhasilan ini, Indonesia menerima UN Population Award (1989). Penurunan fertilitas ini memperkuat basis tumbuhnya kelas menengah baru dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga.
Dalam aspek integrasi wilayah, negara memperluas jaringan jalan nasional, pelabuhan, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Program Transmigrasi secara resmi memindahkan sekitar 3,6 juta jiwa ke wilayah-wilayah baru antara 1970–1990, dan jika dihitung dengan perpindahan mandiri, perpindahan antarpulau mencapai lebih dari 8 juta orang. Upaya ini memperkuat kohesi kebangsaan dan kehadiran negara di wilayah-wilayah terpencil—meski juga menyisakan kritik yang harus tetap dicatat.
Namun, sejarah juga mencatat sisi gelap pemerintahan Soeharto: sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan politik, penanganan keamanan yang keras, dan praktik korupsi dalam lingkar elite. Semua ini harus diingat dengan jujur sebagai bagian dari memori sejarah. Tetapi penilaian Pahlawan Nasional tidak didasarkan pada ketiadaan cacat pribadi, melainkan pada jasa dan dampak kebijakannya terhadap keberlangsungan bangsa.
Pada titik ini sering muncul argumen, “Kalau Soeharto benar berjasa, mengapa Orde Baru tumbang dan digantikan Reformasi?”
Pertanyaan ini perlu dilihat secara utuh. Akhir kekuasaan tidak pernah membatalkan kontribusi dalam pembangunan. Banyak tokoh besar dunia berakhir dengan kritik atau penggulingan, tetapi diakui karena fondasi negara yang dibangunnya bertahan. Krisis Asia 1997–1998 mengguncang hampir seluruh Asia Timur, termasuk Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia. Dalam konteks Indonesia, krisis ekonomi bertemu dengan ketegangan politik yang menumpuk, sehingga menghasilkan perubahan rezim. Namun yang menarik adalah: Reformasi mengubah sistem politiknya, bukan membongkar fondasi pembangunan social, kesehatan, dan perencanaan yang dibangun era Soeharto. Artinya, meski rezim berakhir, struktur negara yang dibangun tetap dipertahankan karena dianggap bekerja.
Mengakui jasa tidak sama dengan membenarkan kesalahan, dan mengakui kesalahan tidak berarti menolak penghargaan. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu membaca sejarah secara utuh, bukan dengan amnesia, bukan dengan glorifikasi.
Dalam kriteria kepahlawanan, yaitu kontribusi luar biasa yang memberi dampak luas dan berkelanjutan bagi bangsa, Soeharto memenuhi parameter itu. Ia tidak hanya mengelola negara, tetapi membentuk cara negara ini bekerja, menjangkau rakyatnya, dan menyatukan wilayahnya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menilai sejarah dengan jernih, “tanpa kemarahan yang membutakan, tanpa pujian yang tak berdasar, melainkan dengan keadilan terhadap fakta dan kedewasaan dalam belajar”. (Redaksi)
