Jakarta| teliksandi.id – Lembaga riset Intelligence and National Security Studies (INSS) merilis hasil survei nasional bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025.”
Survei dilakukan melalui telepon (tele-survey) kepada 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada periode 1–8 November 2025.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional. Sebanyak 84,25 persen responden menyatakan setuju, 8,17 persen menolak, dan 7,58 persen bersikap ragu-ragu. Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal menilai bahwa temuan ini menggambarkan perubahan penting dalam cara publik memandang sejarah bangsa. Menurutnya, masyarakat kini cenderung menilai Soeharto secara lebih rasional dan objektif, bukan semata dari kacamata politik atau ideologis.
“Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, namun tidak lagi menjadi faktor dominan dalam pembentukan persepsi publik,” ujar Ahmad Rijal dalam keterangan resminya di Jakarta.
Survei INSS mencatat bahwa alasan utama masyarakat mendukung kelayakan Soeharto adalah jasa besar dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen). Bidang jasa yang paling diingat publik ialah pertanian dan pangan (33,75 persen), terutama program swasembada beras, diikuti ekonomi nasional (31,25 persen) dan stabilitas politik dan keamanan (30,83 persen). Sebaliknya, alasan penolakan didominasi isu korupsi, kolusi, nepotisme (7,42 persen) dan pelanggaran HAM (5,67 persen), angka yang relatif kecil dibanding dominasi persepsi positif terhadap kontribusi Soeharto.
Menurut Ahmad Rijal, temuan ini menunjukkan bahwa memori kolektif publik terhadap Soeharto kini lebih banyak dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan dan kestabilan negara. “Publik tetap kritis terhadap kekurangan di masa lalu, tetapi mereka mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” katanya.
Dalam survei yang sama, sebanyak 61,08 persen responden menyatakan bahwa kontroversi masa lalu seperti kasus HAM dan KKN tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemberian gelar Pahlawan Nasional. Sebaliknya, masyarakat menginginkan agar penilaian terhadap tokoh sejarah dilakukan secara objektif dan proporsional. Sebagian besar responden, yakni 86,67 persen, juga setuju agar pemerintah menilai kembali jasa Soeharto tanpa kepentingan politik.
“Temuan ini menunjukkan publik tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian yang objektif dan berimbang. Masyarakat ingin sejarah dibaca secara adil, bukan dengan kebencian maupun nostalgia,” tegas Ahmad Rijal.
Survei juga menemukan bahwa 56,83 persen responden menilai pihak paling tepat untuk menilai kelayakan gelar pahlawan adalah kombinasi survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elit politik. Menurut Ahmad Rijal, hal ini memperlihatkan adanya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses penetapan gelar kebangsaan. “Publik ingin pemerintah membuka ruang akademik dan sosial untuk memastikan keputusan semacam ini tidak bersifat politis,” ujarnya.
Dari sisi nilai kepemimpinan, publik menilai tiga karakter Soeharto masih relevan bagi generasi sekarang. Nilai tertinggi adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan (47,17 persen), disusul disiplin dan ketegasan (31,5 persen), serta nasionalisme (17 persen). Menurut Ahmad Rijal, ketiga nilai tersebut menggambarkan kerinduan publik terhadap kepemimpinan yang stabil, tegas, dan berorientasi hasil nyata.
“Nilai-nilai ini masih dianggap penting untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan saat ini. Ada kerinduan terhadap konsistensi, efisiensi, dan orientasi hasil sebagaimana ditekankan pada masa Orde Baru, namun tanpa mengulang sisi gelapnya,” jelasnya.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa jika gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Soeharto, 55,17 persen masyarakat menilai hal itu akan memperkuat semangat nasionalisme.
Hanya 18,08 persen yang memperkirakan hal tersebut dapat menimbulkan polemik, sementara sisanya menilai dampaknya tidak signifikan. Menurut Ahmad Rijal, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap wacana tersebut jauh lebih besar dibanding potensi konflik opini.
“Ini menandakan adanya kematangan publik dalam berdialog dengan sejarahnya sendiri. Mengakui jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap kesalahannya. Sebaliknya, menilai sejarah secara objektif justru menjadi fondasi rekonsiliasi bangsa,” ujar Rijal.
INSS menilai hasil survei ini menunjukkan bahwa publik Indonesia semakin dewasa dalam menilai sejarah. Persepsi terhadap Soeharto tidak lagi didominasi oleh glorifikasi berlebihan maupun penolakan keras, melainkan oleh keinginan untuk melihat sejarah secara seimbang antara jasa dan catatan.
Menurut Ahmad Rijal, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, bila dilakukan, sebaiknya tidak dibaca sebagai langkah politik, melainkan sebagai upaya rekonsiliasi sejarah bangsa dan penghargaan terhadap peran besar dalam pembangunan nasional.
“Bangsa yang besar bukan yang melupakan masa lalu, melainkan yang berani menilai sejarahnya dengan jujur dan proporsional,” tutup Ahmad Rijal. (Redaksi)
