PASURUAN | TELIKSANDI.ID – Tiga bulan pertama (100 hari kerja) kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi sorotan, terutama dari kalangan aktivis. Mereka menyoroti berbagai aspek, mulai dari kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, implementasi program yang belum optimal, hingga transparansi dalam pengelolaan program.
Masyarakat dan aktivis menilai kinerja Adi Wibowo – Nawawi masih jauh dari harapan dan belum memberikan gebrakan program yang meyakinkan.
Irfan menilai ada beberapa poin kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat mencakup penghentian kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, serta realisasi janji kampanye yang belum terpenuhi, seperti layanan kesehatan gratis, fasilitas tempat bagi pelaku UMKM/pedagang, pendidikan dll.
Ia juga menyampaikan, sebagai tim sukses/anggota Dewan/aktivis/ketua LSM dst bagai mana tanggapan anda terkait pemberitaan raport merah kinerja 100 hari walikota dan wakil walikota Pasuruan…? Apakah menurut anda sudah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye dulu?
“Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar di lontarkan ke tim anugerah kan mas…, supaya masyarakat tau apakah mereka masih solid atau memang sudah tidak solid, mengingat kinerja beliau-beliau yang seperti saat ini,” Papar Irfan sebagai aktifis juga tim sukses Anugerah. Kamis (19/06).
Ia pun menilai kinerja pemerintahan dalam 100 hari lebih ini, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya di media online lokal, pertama dengan memberikan rapor merah untuk beberapa aspek, kedua menunjukkan kekecewaan terhadap kegagalan dalam beberapa program.
“Ada beberapa hal yang kami anggap tidak transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Seperti isu-isu seperti mutasi tenaga PNS ke posisi strategis tanpa proses yang transparan, serta pengelolaan anggaran yang kurang optimal, menjadi sorotan utama kami.” Kata Irfan
Di tempat berbeda dan di sampaikan oleh Ayik Suhayya, SH, bahwa Walikota Terpilih dan Wakil dalam janji kampanyenya. Kami menuntut realisasi janji kampanye yang belum terpenuhi, seperti program pemberdayaan UMKM lokal, jaminan kesehatan yang pemerataan dan akses pendidikan.
Ayik, juga menilai soal PAD pemerintah kota Pasuruan, ia berharap pemerintah kota Pasuruan di bawah kepemimpinan Adi Wibowo- Nawawi untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai membebani rakyat, serta memastikan kebijakan yang berpihak pada pelayanan publik umumnya warga kota Pasuruan.
“Seharusnya pemerintah daerah merespons tuntutan rakyatnya dan para aktivis dan dengan menjelaskan capaian kinerja, mengakui beberapa kekurangan, dan berjanji akan melakukan perbaikan. Secara umum, sorotan terhadap 100 hari lebih masa kerja ini menjadi indikasi bahwa masyarakat, terutama aktivis, memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah dan menuntut pertanggungjawaban atas janji-janji yang telah disampaikan.” Tandasnya. (Red/Tim)
