EKONOMI, NASIONAL – Menurut dokumen World Bank Group Finance, Antara Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani sama sama tahu soal hutang dan cara penyelesaianya, Zulkifli Hasan menegaskan, JADI SIAPA YANG MENYESATKAN?
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pidato Saya di Sidang Tahunan MPR Politis dan Menyesatkan
Ibu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya
Siapa sebenarnya yang MENYESATKAN? Berikut adalah jawaban saya
1. Perlu Ibu Sri Mulyani ketahui bahwa sumber data yg disampaikan di Sidang Tahunan MPR juga berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada Pembayaran Pokok Utang
2. Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos Pembayaran Bunga Hutang sebesar Rp 238 T & Pembiayaan Utang sebesar Rp 399 T. Tidak ada keterangan mengenai Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp 396 T seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani
3. Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp 396 T. Maka bila ditambah pembayaran Bunga Utang Rp 238 T jumlahnya jadi Rp 634 T.
Rp 634 T adalah Total Beban Utang kita yg sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya Pokoknya, tapi pasti juga membayar Bunganya.
4. Sekarang bandingkan Total Beban Utang kita 634 T dengan Anggaran Kesehatan 111 T & Anggaran Dana Desa 60 T
Artinya Anggaran untuk Membayar Utang 6 Kali Lipat lebih besar dari Anggaran Kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 Kali Lipat lebih besar dari Dana Desa
5. Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY
Saya rasa, Ibu Sri Mulyani LUPA bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY.
Sekali lagi, MENTERI KEUANGAN
6. Saat itu Saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang hutang.
Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang & berapa bunganya.
Kenapa sekarang malah sibuk salahkan periode sebelumnya?
7. Adalah Tugas Konstitusional saya sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat & menyampaikan pada pemerintah
Menjadi kewajiban Konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah & memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk rakyat
8. Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu selain mengingatkan pemerintah, Saya juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi & Wapres JK yang saya dukung atas capaian – capaiannya
Kritik & Apresiasi adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi
Salam
Zulkifli Hasan
